Nurhayati Effendi
Nurhayati Effendi | |
---|---|
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
Mulai menjabat 1 Oktober 2014 | |
Daerah pemilihan | Jawa Barat XI |
Informasi pribadi | |
Lahir | 20 November 1969 Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia |
Partai politik | PPP (sejak 2009) |
Suami/istri | |
Anak | 3 |
Pekerjaan | |
Sunting kotak info • L • B |
Hj. Nurhayati Effendi (lahir 20 November 1969) adalah seorang politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2014 mewakili daerah pemilihan Jawa Barat XI. Nurhayati merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan dan duduk di Komisi II.[1][2]
Ia merupakan istri dari mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.
Pendidikan
[sunting | sunting sumber]Nurhayati menyelesaikan pendidikan di SD Sukarasa III Bandung (1976–1982), SMP XII Jakarta Selatan (1982-1985), SMA Negeri 47 Jakarta (1985–1988), dan masuk Akademi Public Relations Interstudi Jakarta pada 1993.[3][4]
Organisasi
[sunting | sunting sumber]Nurhayati aktif berorganisasi di asosiasi pengusaha dan menjadi anggota Kamar Dagang Industri (KADIN) di tahun 2009 dan menjadi mitra dialog dengan Korea Selatan. Di bidang politik, Nurhayati bergabung menjadi kader PPP di tahun 2009. Kemudian, Nurhayati di tahun 2011 bergabung organisasi sayap kewanitaan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan menjabat sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan.
Karier
[sunting | sunting sumber]- Direktur Utama PT Cahaya Kahuripan (bergerak di bidang jasa pertambangan)
- Direktur Utama PT Tirtayasa Satria Mandiri
- Anggota DPR-RI (2014–sekarang)
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Dipindah Fraksi PPP ke Komisi II, Istri Kepala Bappenas Tak Lagi Pimpinan, diakses 17 Maret 2021.
- ^ Didemo Ratusan Ojek Online, Ini Profil Nurhayati Monoarfa, diakses 17 Maret 2021.
- ^ https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1440
- ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-02. Diakses tanggal 2021-05-30.
- ^ Dilantik Jadi Pimpinan BURT, Nurhayati Monoarfa: Gedung Baru DPR Perlu Direalisasikan, diakses 17 Maret 2021.