Lompat ke isi

Rekor di kabinet Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut sejumlah rekor dan statistik menteri di Indonesia.

Pejabat kabinet berdasarkan jumlah kabinet

[sunting | sunting sumber]

Kepala negara dengan kabinet terbanyak

[sunting | sunting sumber]
Soekarno (kiri); Soeharto (kanan)

Kepala pemerintahan dengan kabinet terbanyak

[sunting | sunting sumber]

Menteri pada kabinet terbanyak

[sunting | sunting sumber]
Johannes Leimena

Menteri di bawah kepemimpinan lebih dari 2 presiden

[sunting | sunting sumber]

Di bawah kepemimpinan 4 presiden

[sunting | sunting sumber]
Juwono Sudarsono (kiri); Wiranto (tengah); Yusril Ihza Mahendra (kanan)
  • Wiranto[2]
    • Menteri Pertahanan Keamanan, di bawah presiden ke-2 Soeharto, 1998
    • Menteri Pertahanan Keamanan di bawah presiden ke-3 B. J. Habibie, 1998–1999
    • Menteri Koodinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, 1999–2000
    • Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di bawah presiden ke-7 Joko Widodo, 2016–2019

Di bawah kepemimpinan 3 presiden

[sunting | sunting sumber]
atas, dari kiri ke kanan: Boediono, Purnomo Yusgiantoro, dan Agung Laksono.
bawah, dari kiri ke kanan: Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, dan Saifullah Yusuf.

Menteri berdasarkan durasi menjabat

[sunting | sunting sumber]

Menteri terlama menjabat

[sunting | sunting sumber]
Radius Prawiro (kiri); Emil Salim (tengah); J. B. Sumarlin (kanan).
  • Radius Prawiro; 21 tahun, 311 hari
    • Menteri Pemeriksa Keuangan Agung Muda (1964–1966)
    • Menteri Departemen Bank Sentral (1966)
    • Menteri Perdagangan (1973–1983)
    • Menteri Keuangan (1983–1988)
    • Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan (1988–1993)
  • Emil Salim; 21 tahun, 180 hari
    • Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971–1973)
    • Menteri Perhubungan (1973–1988)
    • Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1988–1993)
  • J. B. Sumarlin; 19 tahun, 348 hari
    • Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (1973–1983)
    • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (1983–1988)
    • Menteri Keuangan (1988–1993)

Menteri paling singkat menjabat

[sunting | sunting sumber]

Berikut ini daftar total durasi yang pernah dijabat menteri

  • Arcandra Tahar; 19 hari[7]
    • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (27 Juli 2016 – 15 Agustus 2016)
  • Soenarjo Kolopaking; 21 hari
    • Menteri Keuangan (14 November 1945 – 5 Desember 1945)
  • Adjidarmo Tjokronegoro; 21 hari
    • Menteri Sosial (14 November 1945 – 5 Desember 1945)
  • Sumardjo; 22 hari[8]
    • Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (24 Februari 1966 – 18 Maret 1966)

Menteri paling singkat menjabat di satu posisi

[sunting | sunting sumber]

Berikut ini daftar durasi waktu tertentu yang pernah dijabat menteri di satu posisi.

  • Agum Gumelar; 3 hari
    • Menteri Pertahanan (20 Juli 2001 – 23 Juli 2001)
  • Mahfud MD; 3 hari
    • Menteri Hukum dan Perundang-undangan (20 Juli 2001 – 23 Juli 2001)
  • Arcandra Tahar; 19 hari
    • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (27 Juli 2016 – 15 Agustus 2016)

Menteri terlama dengan jabatan yang sama

[sunting | sunting sumber]
B. J. Habibie (kiri); Soedharmono (tengah); Bustanil Arifin (kanan).
  • B. J. Habibie; 19 tahun 345 hari
    • Menteri Negara Riset dan Teknologi (29 Maret 1978 – 11 Maret 1998)
  • Soedharmono; 15 tahun, 334 hari
    • Sekretaris Negara (8 April 1972 – 11 Maret 1988)
  • Bustanil Arifin; 9 tahun, 363 hari
    • Menteri Koperasi (19 Maret 1983 – 17 Maret 1993)

Menteri berdasarkan umur

[sunting | sunting sumber]

Menteri termuda pada saat dilantik

[sunting | sunting sumber]
Setiadi Reksoprodjo (kiri); Mohammad Rasjidi (tengah); Soepeno (kanan).

Menteri termuda pada saat lepas jabatan

[sunting | sunting sumber]

Terhitung pada saat terakhir kali menjadi menteri

  • Mohammad Rasjidi; 31 tahun, 135 hari
    • Lahir pada 20 Mei 1915
    • Dilepaskan jabatannya sebagai Menteri Negara Urusan Agama di Kabinet Sjahrir II
  • Soepeno; 32 tahun, 257 hari
    • Lahir pada 12 Juni 1916
    • Meninggal pada saat menjabat sebagai Menteri Pembangunan & Pemuda pada 24 Februari 1949 di Kabinet Hatta I
  • Wikana; 33 tahun, 103 hari
    • Lahir pada 18 Oktober 1914
    • Meninggal pada saat menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda pada 29 Januari 1948

Menteri tertua pada saat dilantik

[sunting | sunting sumber]
Fachrul Razi (kiri); Sjafrie Sjamsoeddin (tengah); Nafsiah Mboi (kanan).

Daftar menteri tertua ini dihitung pada saat pertama kali menjabat di kabinet

Menteri tertua pada saat lepas jabatan

[sunting | sunting sumber]

Menteri tertua pada saat lepas jabatan dihitung yang sudah tidak memegang jabatan menteri.

  • Luhut Binsar Pandjaitan; berumur 77 tahun, 22 hari
    • Lahir pada 28 September 1947
    • Dilepaskan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 20 Oktober 2024 dari Kabinet Indonesia Maju
  • Nafsiah Mboi; berumur 74 tahun, 98 hari
  • Fachrul Razi; berumur 73 tahun, 150 hari
    • Lahir pada 26 Juli 1947
    • Dilepaskan jabatannya sebagai Menteri Agama pada 23 Desember 2020 dari Kabinet Kerja

Kabinet berdasarkan durasi

[sunting | sunting sumber]

Kabinet dengan durasi terlama

[sunting | sunting sumber]

Kabinet dengan durasi tersingkat

[sunting | sunting sumber]
  • Kabinet Susanto; 32 hari
    • Pelantikan: 20 Desember 1949
    • Pembubaran: 21 Januari 1950
  • Kabinet Presidensial; 73 hari
    • Pelantikan: 2 September 1945
    • Pembubaran: 14 November 1945

Jumlah anggota kabinet dan wakil menteri

[sunting | sunting sumber]

Kabinet dengan jumlah menteri terbanyak

[sunting | sunting sumber]

Kabinet dengan jumlah wakil menteri terbanyak

[sunting | sunting sumber]

Jumlah perwakilan partai/utusan terbanyak dalam kabinet

[sunting | sunting sumber]

Jumlah menteri perwakilan partai/utusan terbanyak

[sunting | sunting sumber]

Berikut jumlah perwakilan partai serta utusan dalam kabinet. Daftar ini termasuk menteri ex-officio.

Jumlah wakil menteri/menteri muda perwakilan partai/utusan terbanyak

[sunting | sunting sumber]

Pejabat kabinet berdasarkan jumlah jabatan

[sunting | sunting sumber]

Menteri yang paling banyak memiliki jabatan yang berbeda

[sunting | sunting sumber]
  • Johannes Leimena; 7 jabatan menteri, 1 jabatan menteri muda
    • Menteri Muda Kesehatan
    • Menteri Kesehatan
    • Menteri Sosial
    • Menteri Negara
    • Wakil Perdana Menteri
    • Wakil Menteri Pertama
    • Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi
    • Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
  • Djuanda Kartawidjaja; 7 jabatan menteri
    • Menteri Perhubungan
    • Menteri Negara
    • Menteri Pekerjaan Umum
    • Menteri Pertahanan
    • Perdana Menteri
    • Menteri Keuangan
    • Menteri Pertama

Menteri dengan jabatan pelaksana tugas / ad-interim terbanyak

[sunting | sunting sumber]
  • Mahfud MD; 2 jabatan menteri ad-interim, 2 jabatan pelaksana tugas
    • Menteri Dalam Negeri ad-interim (2020)[9]
    • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad-interim (2022)[10]
    • Pelaksana Tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2022)[11]
    • Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (2023)[12]
  • Syarif Thayeb; 3 jabatan menteri ad-interim
    • Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan ad-interim (1966)
    • Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ad-interim (1966)
    • Menteri Luar Negeri ad-interim (1977–1978)
  • Luhut Binsar Panjaitan; 2 jabatan menteri ad-interim, 1 jabatan pelaksana tugas
    • Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2016)
    • Menteri Perhubungan ad-interim (2020)
    • Menteri Kelautan dan Perikanan ad-interim (2020)

Wakil Menteri yang paling banyak memiliki jabatan yang berbeda

[sunting | sunting sumber]
Mahendra Siregar
  • Mahendra Siregar, 3 jabatan wakil menteri
    • Wakil Menteri Perdagangan (2010–2011)
    • Wakil Menteri Keuangan (2011–2013)
    • Wakil Menteri Luar Negeri (2019–2022)

Menteri yang memiliki hubungan keluarga dengan menteri lain

[sunting | sunting sumber]

Menteri yang memiliki hubungan kakak-beradik

[sunting | sunting sumber]

Menteri yang memiliki hubungan perkawinan

[sunting | sunting sumber]

Menteri yang memiliki hubungan orangtua-anak

[sunting | sunting sumber]

Jabatan menteri berdasarkan pergantian nama

[sunting | sunting sumber]

Jabatan menteri yang mengalami pergantian nama terbanyak

[sunting | sunting sumber]
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 10 kali pergantian
    • Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara (1953–1955)
    • Menteri Kesejahteraan Sosial (1960–1962)
    • Wakil Menteri Pertama/Koordinator Kesejahteraan Rakyat (1962–1963)
    • Menteri Koordinator Kompartemen Kesejahteraan (1963–1964)
    • Menteri Koordinator Kesejahteraan (1964–1966)
    • Menteri Utama bidang Kesejahteraan Rakyat (1966–1968)
    • Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (1968–1971)
    • Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (1973–1978)
    • Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (1978–1999)
    • Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (1999–2000)
    • Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2001–2014)
    • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014–sekarang)

Jabatan menteri yang belum berganti nama sejak kemerdekaan

[sunting | sunting sumber]

Hanya jabatan yang selalu ada sejak Kabinet Presidensial

Pejabat di kabinet merangkap jabatan

[sunting | sunting sumber]

Jabatan yang tidak termasuk dalam daftar ini:

  • Jabatan ad-interim atau pelaksana tugas;
  • Jabatan di luar pemerintahan seperti di organisasi dan partai politik.

Kepala negara/wakil kepala negara/kepala pemerintahan yang merangkap jabatan

[sunting | sunting sumber]
  • Sutan Sjahrir, Perdana Menteri (1945–1947) merangkap:
    • Menteri Dalam Negeri (1945–1947)
    • Menteri Luar Negeri (1945–1946)
  • Amir Sjarifuddin, Perdana Menteri (1947–1948) merangkap:
    • Menteri Pertahanan (1947–1948)
  • Adnan Kapau Gani, Wakil Perdana Menteri (1947–1948)merangkap
    • Menteri Kemakmuran (1947–1948)
  • Mohammad Hatta, Wakil Presiden (1945–1956) merangkap:
    • Perdana Menteri (1948–1950)
    • Menteri Pertahanan (1947–1948)
    • Menteri Luar Negeri (1949–1950)
    • Ketua Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (1947–1952)
  • Susanto Tirtoprodjo, Penjabat Perdana Menteri (1949–1950)
    • Menteri Dalam Negeri (1949–1950)
    • Menteri Kehakiman (1949–1950)
  • Soewirjo, Wakil Perdana Menteri (1951–1952) merangkap:
    • Wali Kota Jakarta (1950–1951)
  • Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri (1955–1956) merangkap:
    • Menteri Pertahanan (1955–1956)
  • Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri (1956–1957, periode II) merangkap:
    • Menteri Pertahanan (1956–1957)
  • Djuanda Kartawidjaja, Perdana Menteri (1957–1959) merangkap:
    • Menteri Pertahanan (1957–1959)
  • Soekarno, Presiden (1945–1967) merangkap:
    • Perdana Menteri (1959–1966)
  • Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I (1964–1966) merangkap:
    • Menteri Luar Negeri
  • Johannes Leimena, Wakil Perdana Menteri II (1957–1966) merangkap:
    • Menteri Distribusi (1959–1963)
    • Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi (1963–1966)
    • Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan (1966)
  • Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III (1963–1966) merangkap:
    • Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan (1963–1966)
    • Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan (1960–1964)
    • Ketua MPRS (1960–1966)
  • Notohamiprodjo, Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan (1962–1963)
    • Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan (1962–1963)
  • Soeharto
    • Ketua Presidium Kabinet (1966–1967) merangkap:
      • Menteri Pertahanan (1966–1967)
      • Pejabat Presiden (1967)
    • Pejabat Presiden (1967–1968)
      • Menteri Pertahanan (1967–1968)
    • Presiden (1968–1998)
      • Menteri Pertahanan (1968–1971)
      • Panglima ABRI (1968–1973)
  • Hamengkubuwana IX
    • Wakil Perdana Menteri (1950–1951); Wakil Perdana Menteri IV (1966)
      • Gubernur DI Yogyakarta (1950–1988)
      • Menteri Pariwisata (1966)
    • Wakil Presiden (1973–1978) merangkap:
      • Gubernur DI Yogyakarta (1950–1988)

Menteri yang merangkap jabatan

[sunting | sunting sumber]
  • Hamengkubuwana IX, pada saat menjabat sebagai Menteri Negara (1946–1948); Menteri Pertahanan (1948–1950; 1952–1953); Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia (1966–1973), ia merangkap sebagai:
    • Gubernur DI Yogyakarta (1950–1988)
  • IJ Kasimo, Menteri Kemakmuran (1949–1950) merangkap:
    • Menteri Persediaan Makanan Rakyat (1949–1950)
  • Djuanda Kartawidjaja, Menteri Perhubungan (1950–1953) merangkap:
    • Ketua Dewan Perancang Negara (1952–1956)
  • Mohammad Yamin, Menteri Sosial dan Kebudayaan (1959); Menteri Inti Urusan Khusus (1959–1960) merangkap:
    • Ketua Dewan Perancangan Nasional (1958–1962)
  • Soemarno, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan (1963–1966) merangkap:
    • Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan (1963–1964)
  • Ruslan Abdulgani, Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat (1963–1964) merangkap:
    • Menteri Penerangan (1963–1964)
  • Sadjarwo Djarwonagoro, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria (1963–1966) merangkap:
    • Menteri Pertanian (1962–1966)
  • Soemarno Sosroatmodjo, Menteri Dalam Negeri (1964–1966) merangkap:
    • Gubernur DKI Jakarta (1965–1966)
  • Maraden Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan (1971–1978)
    • Wakil Panglima ABRI (1971–1973)
    • Panglima ABRI (1973–1978)
  • M. Jusuf, Menteri Pertahanan dan Keamanan (1978–1983)
    • Panglima ABRI (1978–1983)
  • Suwardjono Surjaningrat, Menteri Kesehatan (1978–1988) merangkap:
    • Kepala BKKBN (1970–1983)
  • Supardjo Rustam, Menteri Dalam Negeri (1983–1988)
    • Gubernur Jawa Tengah (1975–1983)
  • Edi Sudrajat, Menteri Pertahanan dan Keamanan (1993–1998)
    • Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1988–1993)
    • Panglima ABRI (1993)
  • Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan (1998–1999)
    • Panglima ABRI (1998–1999)
  • Marzuki Usman, Menteri Negara Pariwisata, Seni, dan Budaya (1998–1999) merangkap:
    • Menteri Negara Investasi (1999)
  • Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001) merangkap:
    • Kepala BKKBN (2000–2001)
  • Agum Gumelar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (2001) merangkap:
    • Menteri Pertahanan (2001)
  • Freddy Numberi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (1999–2000) merangkap:
    • Gubernur Irian Jaya/Papua (1998–2000)
  • Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan (2011–2014) merangkap:
    • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2009–2012)
  • Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan (2013–2014) merangkap:
    • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2012–2013)

Lembaga yang bersatu dengan kementerian

[sunting | sunting sumber]

Menteri yang merangkap jabatan sebagai rektor

[sunting | sunting sumber]
  • Thojib Hadiwidjaja, Menteri Perkebunan (1967–1968), Menteri Pertanian (1968–1978)
    • Rektor Institut Pertanian Bogor (1966–1971)
  • Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pertambangan Indonesia (1967–1973); Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1973)
    • Rektor Universitas Indonesia (1964–1973)
  • Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1983–1985)
    • Rektor Universitas Indonesia (1982–1985)
  • Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014–2016)
    • Rektor Universitas Paramadina (2007–2015)

Menteri yang merangkap jabatan sebagai Duta Besar

[sunting | sunting sumber]
  • Syarief Thayeb, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1974–1978)[f]
    • Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (1971–1974)
  • Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri (2014–sekarang)
    • Duta Besar RI untuk Belanda (2011–2015)

Lain-lain

[sunting | sunting sumber]

Lambang Kementerian/ Departemen yang tidak pernah terganti

[sunting | sunting sumber]

Daftar yang dicantumkan ialah Kementerian/ Departemen yang masih ada sampai sekarang.

Lambang Kementerian Tanggal
Dasar hukum
Ref.
Kementerian Pekerjaan Umum[g] 10 November 1966
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 150/A/KPTS/1066
[13]
Kementerian Keuangan 12 September 1970
Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-579/MK/6/9/1970
[14]
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah[h] 6 September 1977
Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 0398/M/1977
[15]
Kementerian Luar Negeri 2001
Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.058/OT/IV/2001/01
[16]
  1. ^ Radius Prawiro masih menjadi Gubernur Bank Indonesia, usai dilepaskannya jabatan Menteri Urusan Bank Sentral pada tahun Juli 1966
  2. ^ Wirjono Prodjodikoro sebelumnya sudah menjbaabat sebagai Ketua MA dari 1952 hingga 1966
  3. ^ Kusmayanto Kadiman masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi hingga 20 Oktober 2009, setelah posisinya sebagai Kepala BPPT diganti pada tahun 2006
  4. ^ Ibrahim Hasan masih bestatus Menteri Negara Urusan Pangan hingga 1998, selepas posisinya sebagai Kepala Bulog diganti pada tahun 1995
  5. ^ Bahlil telah menjadi Kepala BKPM dari 2019 sebelum diangkat menjadi Menteri Investasi pada tahun 2021
  6. ^ Syarief Thayeb dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 22 Januari 1974, pada saat itu masih berstatus sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat hingga 12 April 1974
  7. ^ Sebelumnya bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–2024)
  8. ^ Sebelumnya bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021–2024)

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Profil Pejabat Menteri: Juwono Sudarsono". Kepustakaan Presiden Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Februari 2021. 
  2. ^ "Profil Pejabat Menteri: Wiranto". Kepustakaan Presiden Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Februari 2021. 
  3. ^ "Biografi Yusril Ihza Mahendra". Biografi.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-25. Diakses tanggal 6 Februari 2021. 
  4. ^ "Profil Menteri-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Boediono". Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Februari 2021. 
  5. ^ "Profil Pejabat Menteri: Purnomo Yusgiantoro". Kepustakaan Presiden Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Februari 2021. 
  6. ^ "Profil Pejabat Menteri: Agung Laksono". Kepustakaan Presiden Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 6 Februari 2021. 
  7. ^ Ikhwanul Khabibi (15 Agustus 2016). "Cuma 20 Hari, Arcandra Tahar Menteri dengan Masa Kerja Terpendek dalam Sejarah". Detik.com. Diakses tanggal 10 Februari 2021. 
  8. ^ Firdausi, Fadrik Aziz (18 Maret 2019). "Ketika Soeharto Menangkapi Menteri-Menteri Loyalis Soekarno". Tirto.id. Diakses tanggal 10 Februari 2021. 
  9. ^ "Mahfud Md Jadi Mendagri Ad Interim, Ada Apa dengan Tito?". Detik.com. 28 Agustus 2020. Diakses tanggal 28 Agustus 2020. 
  10. ^ M. Julnis Firmansyah (24 Juni 2022). Eko Ari Wibowo, ed. "Tjahjo Kumolo Masuk Rumah Sakit, Mahfud MD Jadi Menpan RB Ad Interim". Tempo.co. Diakses tanggal 24 Juni 2022. 
  11. ^ "Mahfud Md Ditunjuk Menjadi Plt. Menteri PANRB". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 15 Juli 2022. Diakses tanggal 16 Juli 2022. 
  12. ^ Dian Erika Nugraheny (19 Mei 2023). Dani Prabowo, ed. "Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo". Kompas.com. Diakses tanggal 19 Mei 2023. 
  13. ^ 50 tahun Departemen Pekerjaan Umum. Departemen Pekerjaan Umum. 1995. Diakses tanggal 6 November 2024. 
  14. ^ "Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa" (PDF). Kementerian Keuanan Republik Indonesia. Januari 2020. Diakses tanggal 6 November 2024. 
  15. ^ "Sejarah dan Arti Tut Wuri Handayani, Semboyan Ki Hajar Dewantara". detik.com. 1 Mei 2024. Diakses tanggal 6 November 2024. 
  16. ^ "Profil Kementerian Luar Negeri" (PDF). Universitas Darma Persada. Diakses tanggal 6 November 2024.