Jacob Piry
Jacob Piry | |
|---|---|
 | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
| Masa jabatan 1956–1959 | |
| Daerah pemilihan | Jawa Timur |
| Masa jabatan 1960–1965 | |
| Daerah pemilihan | Tidak ada |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 20 September 1920 Waingapu, Hindia Belanda |
| Meninggal | Tidak diketahui |
| Partai politik | Partai Komunis Indonesia |
| Afiliasi politik lainnya | Barisan Tani Indonesia |
| Almamater | Universitas Leiden |
| Pekerjaan | Politikus |
  | |
Drs. Jacob Piry (lahir 3 September 1920; meninggal tidak diketahui) adalah seorang politikus Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai hasil dari pemilihan umum tahun 1955, Jacob duduk sebagai anggota DPR RI mewakili partai tersebut hingga keanggotaannya dibekukan pada tanggal 15 November 1965 dan baru resmi diberhentikan pada tanggal 1 April 1966.[1][2][3] Saat duduk di parlemen, Jacob pernah menjabat sebagai Ketua Komisi B (Keuangan) dari tahun 1961 hingga 1964. Ia kemudian menjadi ketua Komisi F hingga tahun 1965.[4]
Riwayat Hidup
[sunting | sunting sumber]Kehidupan awal dan masa studi
[sunting | sunting sumber]Jacob lahir di Waingapu pada tanggal 20 September 1920.[3] Ayahnya merupakan seorang pegawai kolonial beretnis Sabu yang bertugas di Waingapu, sedangkan adiknya adalah Samuel Nicodemus Piry, mantan wakil ketua CDB PKI Nusa Tenggara Timur sekaligus anggota MPRS.[5] Pada tahun 1936, dia mengikuti ujian masuk Koningin Emmaschool (Sekolah Ratu Emma, disingkat KES) di Surabaya dan dinyatakan lulus.[6] Namun, Jacob kemudian pindah dari KES ke MULO Kristen (Christelijke MULO), di mana dia menjalani pendidikan menengahnya hingga lulus pada tahun 1939.[7]
Jacob berada di Jawa saat proklamasi kemerdekaan, di mana dia pertama kali mengenal dengan PKI.[5] Pada tahun 1946, ia mengikuti seleksi pegawai negeri dan berhasil lulus.[8] Guna menunjang karirnya sebagai pegawai negeri, ia kuliah di Universitas Leiden di Fakultas Indologie. Jacob mengambil jurusan sastra (taalkundig) untuk pendidikan sarjananya, lalu beralih ke jurusan ekonomi untuk pendidikan doktoral.[9][10] Ia berhasil menamatkan kuliahnya pada tahun 1952.[10]
Selama kuliah di Belanda, Jacob aktif sebagai anggota Perhimpunan Indonesia (PI) dan Rukun Peladjar Indonesia (Rupi).[3] Pada masa inilah, ia menjadi seorang komunis.[5] Jacob pernah mendapat pengalaman pahit saat kuliah, di mana ia dikenakan skorsing oleh pihak universitas karena tidak membayar uang kuliah.[11]
Karir awal
[sunting | sunting sumber]Setelah lulus dari Leiden, Jacob bekerja sebagai patih yang diperbantukan pada Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara dan diangkat menjadi Kepala Bagian (Kabag) Perundang-undangan. Selain itu, ia juga menjadi ketua koperasi primer pegawai kantor gubernur dan terlibat dalam Serikat Sekerdja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN) di Singaraja sebagai anggota sekaligus pimpinan. Selain di serikat buruh, Jacob juga aktif dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) dan menjadi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BTI cabang Kabupaten Buleleng.[3]
Karir sebagai anggota DPR
[sunting | sunting sumber]Pada pemilihan umum tahun 1955, Jacob menjadi calon anggota DPR dan Dewan Konstituante dari PKI. Sebagai calon anggota DPR, daerah pemilihannya adalah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan sebagai calon anggota Konstituante, daerah pemilihannya meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.[12][13] Jacob berhasil terpilih sebagai anggota DPR di daerah pemilihan Jawa Timur, tetapi gagal terpilih sebagai anggota Konstituante.[3][14] Dia disumpah menjadi anggota DPR pada tanggal 24 Maret 1956.[15]
Pada tanggal 27 Desember 1956, setelah berlangsungnya sidang kabinet yang diilhami oleh pengunduran diri Dahlan Ibrahim dari jabatan Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Kemerdekaan Indonesia, kabinet memutuskan untuk mendirikan sebuah komisi yang bertugas untuk membahas pembagian wilayah Indonesia dan harus selesai dalam tempo sebulan. Komisi tersebut diketuai oleh S.M. Amin dengan Jacob sebagai salah satu anggotanya.[16] Jacob juga termasuk salah satu anggota parlemen yang menyetujui pembentukan Kabinet Karya di tengah pemberlakuan keadaan darurat (staat van oorlog en beleg, disingkat SOB) di seluruh wilayah Indonesia, mewakili sikap partainya yang menyetujui pemberlakuan SOB guna menentang PRRI dan Permesta yang, selain dipandang merusak persatuan bangsa, juga merupakan ancaman bagi partai karena kedua gerakan tersebut bersikap antikomunis.[17][18] Pada sidang tanggal 5 Juni, selain mengulangi pernyataan partainya mengenai gerakan di daerah, Jacob juga melontarkan kritik terhadap kebijakan kredit yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Jusuf Wibisono.[19]
Jacob menjadi perwakilan partai, bersama dengan Sudjito dan Thobias Paulinus Rissi, untuk menemui Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi dan Inspektur Jenderal Teritorial dan Perlawanan Rakyat Kolonel Sadikin. Mereka meminta keterangan pada kedua pejabat tadi mengenai penangkapan anggota PKI di Flores dan Timor. Kedua orang tadi menyatakan bahwa mereka belum mendapat kabar tentang hal tersebut, tetapi sama-sama berjanji akan meminta keterangan dan mengadakan penyelidikan.[20][a] Selain itu, Jacob juga pernah mengkritik transparansi aliran dana, sikap pemerintah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rancangan Anggaran Belandja Negara (ABN, kini APBN) tahun 1953 hingga 1956.[21] Pada tahun 1961, ia diangkat menjadi ketua Komisi B (Keuangan) dan menjabat hingga tahun 1964.[4] Ia terakhir menjabat sebagai ketua Komisi F (Bidang Keuangan dan Pembiayaan) sebelum keanggotaannya dibekukan.[22]
Pasca Gerakan 30 September
[sunting | sunting sumber]Setelah kegagalan Gerakan 30 September, pemerintah melakukan pembersihan terhadap kelompok komunis di seluruh Indonesia, terutama di tubuh pemerintahan. Jacob termasuk yang terkena imbasnya. Sejak tanggal 15 November 1965, keanggotaan DPR-nya dibekukan.[1][2] Ia kemudian ditahan di Rumah Tahanan Chusus (RTC) Salemba. Karena sukarnya memperoleh makanan yang layak, ia terpaksa harus memakan daging cecak untuk memenuhi rasa laparnya.[23] Kemungkinan setelah bebas dari tahanan, ia menerjemahkan buku Jan van Baal yang berjudul Geschiedenis en Groei van de Theorie der Culturele Anthropologie: tot ± 1970. Dalam Bahasa Indonesia, buku tersebut berjudul Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya: Hingga Dekade 1970 dan pertama kali terbit pada tahun 1987.[24]
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ^ Dalam artikel tertulis nama "E. Rissi". Namun, kemungkinan besar yang dimaksud adalah Thobias Paulinus Rissi, sebab tidak ada tokoh PKI yang bernama "E. Rissi".
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b Sekretariat DPR-GR 1970, hlm. 643.
- ^ a b Sekretariat DPR-GR 1970, hlm. 292.
- ^ a b c d e Parlaungan 1956, hlm. 26.
- ^ a b Departemen Penerangan 1961, hlm. 148.
- ^ a b c Van Klinken 2014, hlm. 217.
- ^ "Toelatingsexamen K.E.S." De Indische Courant. 12 Juni 1936. Diakses tanggal 4 Juli 2024.
- ^ "Bevordering Christelijke Mulo". Soerabaijasch Handelsblad. 28 Juni 1937. Diakses tanggal 4 Juli 2024.
- ^ "A.S. Bestuursambtenaren". Het Dagblad. 10 September 1946. Diakses tanggal 7 Juli 2024.
- ^ "Examens". De Maasbode. 4 November 1948. Diakses tanggal 7 Juli 2024.
- ^ a b "Nagekomen examens". De Tijd. 10 Juli 1952. Diakses tanggal 7 Juli 2024.
- ^ "Vereenigde Faculteiten". Leidsch Universiteitsblad. 13 (9): 13.
- ^ Kementerian Penerangan 1955, hlm. 15, 198.
- ^ Kementerian Penerangan 1955, hlm. 152, 206, 291, dan 297.
- ^ "De gekozen leden van het nieuwe parlement". Algemeen Indisch Dagblad de Preangerbode. 2 Maret 1956. Diakses tanggal 8 Juli 2024.
- ^ Sekretariat DPR-GR 1970, hlm. 614.
- ^ "Minister Ibrahim (IP-KI) geeft zijn mandaat terug". Indische Courant voor Nederland. 4 Januari 1957. Diakses tanggal 8 Juli 2024.
- ^ "Minister van defensie hoogste militaire gezagsdrager". Java Bode. 28 Mei 1957. Diakses tanggal 8 Juli 2024.
- ^ Lev 2009, hlm. 26.
- ^ "De regering bereidt haar antwoord voor Algemene beschouwingen in parlement geëindigd". Het Nieuwsblad voor Sumatra. 6 Juni 1957. Diakses tanggal 11 Juli 2024.
- ^ "Delegatie PKI informeert naar arrestaties op Flores". Algemeen Indische Dagblad. 8 Agustus 1957. Diakses tanggal 11 Juli 2024.
- ^ Partai Komunis Indonesia 1956, hlm. 167-169.
- ^ Jajasan Pembaruan 1964, hlm. 47.
- ^ Toer 1995, hlm. 64.
- ^ Van Baal 1987, hlm. iv, ix.
Daftar pustaka
[sunting | sunting sumber]- Van Baal, Jan (1987). Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropolig Budaya (Hingga Dekade 1970). Jakarta: PT Gramedia.
- Departemen Penerangan (1961). Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Departemen Penerangan (1955). Tjalon-Tjalon Dewan Perwakilan Rakjat untuk Pemilihan Umum I 1955. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Departemen Penerangan (1956). Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante. Kementerian Penerangan.
- Jajasan Pembaruan (1964). Ekonomi dan Masjarakat. Jajasan Pembaruan.
- Lev, Daniel S. (2009). The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959. Singapura: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd. ISBN 978-602-8397-40-7.
- Partai Komunis Indonesia (1956). PKI dan Perwakilan. 1. Jakarta: Partai Komunis Indonesia.
- Parlaungan (1956). Hasil Rakjat Memilih Tokoh-tokoh Parlemen (Hasil Pemilihan Umum Pertama - 1955) di Republik Indonesia (PDF). Jakarta: C.V. Gita.
- Sekretariat DPR-GR (1970). Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.
- Toer, Pramoedya Ananta (1995). Nyanyi Sunyi Seorang Bisu: Catatan-Catatan dari Pulau Buru. 1. Kuala Lumpur: Wira Karya.
- Van Klinken, Gerry (2014). The Making of Middle Indonesia: Middle Classes in Kupang Town, 1930s–1980s (PDF). Leiden: Brill.